Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
2. dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang No.27 tahun 1959
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2009
13. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2010
14. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
15. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017
16. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017
17. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2007
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2012
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 tahun 2017
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2020
23. Peraturan Daerah Kab. Paser No.3 Tahun 2007.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.920.789.000.000,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh milyar tujuhratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (93.03 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.