Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 -2029, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Bangil dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2038;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1965
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang No 11 Tahun 1974
5. Undang-Undang No 5 Tahun 1990
6. Undang-Undang No 36 Tahun 1999
7. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004
8. Undang-Undang No 28 Tahun 2002
9. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
10. Undang-Undang No 38 Tahun 2004
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2007
12. Undang-Undang No 24 Tahun 2007
13. Undang-Undang No 26 Tahun 2007
14. Undang-Undang No 30 Tahun 2007
15. Undang-Undang No 18 Tahun 2008
16. Undang-Undang No 20 Tahun 2008
17. Undang-Undang No 1 Tahun 2009
18. Undang-Undang No 10 Tahun 2009
19. Undang-Undang No 22 Tahun 2009
20. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
21. Undang-Undang No 30 Tahun 2009
22. Undang-Undang No 41 Tahun 2009
23. Undang-Undang No 11 Tahun 2010
24. Undang-Undang No 1 Tahun 2011
25. Undang-Undang No 4 Tahun 2011
26. Undang-Undang No 12 Tahun 2011
27. Undang-Undang No 2 Tahun 2012
28. Undang-Undang No 3 Tahun 2014
29. Undang-Undang No 7 Tahun 2014
30. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
31. Undang-Undang No 37 Tahun 2014
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
33. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
35. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
52. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
53. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
54. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
58. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
60. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
61. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
62. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
64. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
65. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
66. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
67. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
68. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
69. Peraturan Pemerintah no 25 Tahun 2012
70. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
71. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013
72. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
73. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
74. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014
75. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015
76. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
77. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
78. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
79. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
80. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
81. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
82. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990
84. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007
91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007
93. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008
94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
99. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009
100. Nomor 07/PRT/M/2009
101. Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
102. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
103. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009
104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009
105. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009
106. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
107. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
108. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009
109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
110. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009
111. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010
112. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010
113. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010
114. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010
115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010
117. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
118. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010
119. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010
120. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010
121. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011
122. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011
123. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
124. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011
125. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011
126. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012
127. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012
128. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2012
129. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
130. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012
131. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
132. Peraturan Menteri Energi dan SDM Nomor 28 Tahun 2012
133. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
134. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
136. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013
137. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014
138. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014
139. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014
140. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014
141. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015
142. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015
143. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
144. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
145. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
146. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M- IND/PER/6/2016
147. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016
148. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016
149. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018
150. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
151. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
152. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
153. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009
154. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010
155. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011
156. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
157. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014
158. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014
159. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016
160. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006
161. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008
162. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009
163. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010.

Penataan BWP Bangil diselenggarakan berdasarkan azas penataan ruang, meliputi:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan, dan
i. akuntabilitas. Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Bangil meliputi:
a. lingkup materi, dan
b. lingkup wilayah dan waktu perencanaan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (506.39 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.