Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar-Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa dapat terwujud;
bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Pasuruan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

mengatur mengenai:
kerjasama di pemerintah desa, meliputi antara lain:
ketentuan umum, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, tatacara kerjasama, perubahan dan berakhirnya kerjasama, tenggang waktu, badan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan