Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 serta menampung dinamika perubahan masyarakat, wilayah dan tantangan kebutuhan investasi di masa mendatang, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Kraton dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
  2. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 1965
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
  7. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004
  8. Undang-Undang No 28 Tahun 2002
  9. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
  10. Undang-Undang No 38 Tahun 2004
  11. Undang-Undang No 23 Tahun 2007
  12. Undang-Undang No 24 Tahun 2007
  13. Undang-Undang No 26 Tahun 2007
  14. Undang-Undang No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014
  15. Undang-Undang No 30 Tahun 2007
  16. Undang-Undang No 18 Tahun 2008
  17. Undang-Undang No 20 Tahun 2008
  18. Undang-Undang No 1 Tahun 2009
  19. Undang-Undang No 10 Tahun 2009
  20. Undang-Undang No 22 Tahun 2009
  21. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
  22. Undang-Undang No 30 Tahun 2009
  23. Undang-Undang No 41 Tahun 2009
  24. Undang-Undang No 11 Tahun 2010
  25. Undang-Undang No 1 Tahun 2011
  26. Undang-Undang No 4 Tahun 2011
  27. Undang-Undang No 12 Tahun 2011
  28. Undang-Undang No 2 Tahun 2012
  29. Undang-Undang No 3 Tahun 2014
  30. Undang-Undang No 7 Tahun 2014
  31. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  32. Undang-Undang No 37 Tahun 2014
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
  69. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
  70. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
  71. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
  72. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012
  73. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013
  74. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
  75. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
  76. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014
  77. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
  78. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
  79. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
  80. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
  81. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
  82. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
  83. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
  84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990
  85. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006
  86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
  87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007
  88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007
  89. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
  90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
  91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
  92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007
  93. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008
  94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
  95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008
  96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
  97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
  98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
  99. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009
  100. Nomor 07/PRT/M/2009
  101. Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009
  102. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
  103. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009
  104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009
  105. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009
  106. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009
  107. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
  108. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009
  109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
  110. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009
  111. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010
  112. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010
  113. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/OT.140/1/2010
  114. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010
  115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
  116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010
  117. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
  118. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010
  119. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010
  120. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010
  121. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011
  122. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011
  123. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
  124. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011
  125. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011
  126. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012
  127. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012
  128. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012
  129. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012
  130. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
  131. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012
  132. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012
  133. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012
  134. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
  135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
  136. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013
  137. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014
  138. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014
  139. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014
  140. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2014
  141. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014
  142. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015
  143. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015
  144. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015
  145. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
  146. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
  147. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
  148. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016
  149. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
  150. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
  151. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
  152. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009
  153. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010
  154. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011
  155. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012
  156. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014
  157. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014
  158. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016
  159. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006
  160. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008
  161. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009
  162. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:
a. Lingkup materi, dan
b. Lingkup wilayah dan waktu perencanaan. Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang;
f. pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif;
g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
h. sanksi administrasi, dan
i. ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jenis
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

Nomor
7 Tahun 2019

Tahun
2019

Tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

Ditetapkan Tanggal
21 Oktober 2019

Diundangkan Tanggal
21 Oktober 2019

Berlaku Tanggal
21 Oktober 2019

Sumber
LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 7

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (373.58 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.

Artikel Terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang BersumberdariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2019

Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2019

Tata Cara Pembentukan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pembiayaan Pelaporan dan Penanggungjawaban Serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional

Tinggalkan komentar