Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 -2029, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Purwosari dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2038;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 ini adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
  2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
  3. Undang-Undang No 11 Tahun 1974
  4. Undang-Undang No 5 Tahun 1990
  5. Undang-Undang No 36 Tahun 1999
  6. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004
  7. Undang-Undang No 28 Tahun 2002
  8. Undang-Undang No 25 Tahun 2004
  9. Undang-Undang No 38 Tahun 2004
  10. Undang-Undang No 23 Tahun 2007
  11. Undang-Undang No 24 Tahun 2007
  12. Undang-Undang No 26 Tahun 2007
  13. Undang-Undang No 30 Tahun 2007
  14. Undang-Undang No 18 Tahun 2008
  15. Undang-Undang No 20 Tahun 2008
  16. Undang-Undang No 4 Tahun 2009
  17. Undang-Undang No 10 Tahun 2009
  18. Undang-Undang No 22 Tahun 2009
  19. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
  20. Undang-Undang No 30 Tahun 2009
  21. Undang-Undang No 41 Tahun 2009
  22. Undang-Undang No 1 Tahun 2011
  23. Undang-Undang No 4 Tahun 2011
  24. Undang-Undang No 12 Tahun 2011
  25. Undang-Undang No 2 Tahun 2012
  26. Undang-Undang No 3 Tahun 2014
  27. Undang-Undang No 7 Tahun 2014
  28. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
  60. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
  69. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
  70. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
  71. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
  72. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
  73. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
  74. Permen PU No 49/PRT/1990
  75. Permen Perdagangan No 16/M- DAG/PER/3/2006
  76. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006
  77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
  78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007
  79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007
  80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
  81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
  82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
  83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007
  84. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008
  85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
  86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008
  87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
  88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
  89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
  90. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009
  91. Nomor 07/PRT/M/2009
  92. Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
  93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
  94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009
  95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009
  96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
  97. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
  98. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009
  99. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010
  100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010
  101. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010
  102. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010
  103. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
  104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010
  105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
  106. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010
  107. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010
  108. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010
  109. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011
  110. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011
  111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
  112. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011
  113. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011
  114. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012
  115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012
  116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012
  117. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
  118. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012
  119. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
  120. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012
  121. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
  122. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
  123. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
  124. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013
  125. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014
  126. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014
  127. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014
  128. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014
  129. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015
  130. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015
  131. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015
  132. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
  133. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
  134. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
  135. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016
  136. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
  137. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008
  138. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
  139. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009
  140. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010
  141. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011
  142. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012
  143. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014
  144. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014
  145. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016
  146. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006
  147. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008
  148. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009
  149. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010
  150. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011.

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:
a. Lingkup materi, dan
b. Lingkup wilayah dan waktu perencanaan. Penataan BWP Purwosari diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang. meliputi:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan, dan
i. akuntabilitas.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Nomor
8 Tahun 2019
Tahun
2019
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038
Ditetapkan Tanggal
21 Oktober 2019
Diundangkan Tanggal
21 Oktober 2019
Berlaku Tanggal
21 Oktober 2019
Sumber
LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 8

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (378.96 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

Recent Posts

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 334 Tahun 2024

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

2 bulan ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2024

Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa…

2 bulan ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan…

2 bulan ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 48 Tahun 2023

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

2 bulan ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 46 Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

2 bulan ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 45 Tahun 2023

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

2 bulan ago

This website uses cookies.