Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
bahwa jaminan bagi Penyandang Disabilitas yang ada di daerah merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dihadirkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud kewajiban dalam menjamin hak konstitusional warga negara yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ragam dan Hak Penyandang Disabilitas Bab III Perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab IV Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab V Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas Bab VII Komite Disabilitas Daerah Bab VIII Kecamatan Inklusi Bab IX Penghargaan Bab X Partisipasi Masyarakat Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Penutup