Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (2) huruf a dan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta menindaklanjuti Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi yang pungutannya dikaitkan dengan faktor pemanfaatan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan, kepentingan umum, pelayanan pengawasan dan pengendalian;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap Penjelasan Pasal 124 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor ;
5. S-209/PK.3/2016, Hal : Pedoman Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka tata cara penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disesuaikan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008
13. Qanun Kabu[aten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014

Dalam Qanun ini mengatur 28 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi;
BAB III Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi;
BAB IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
BAB V Peninjauan Tarif Retribusi;
BAB VI Wilayah Pungutan;
BAB VII Tata Cara pembayaran;
BAB VIII Tata Cara Penagihan, BAB IX Keberatan;
BAB X Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
BAB XI Kedaluarsa;
BAB XII Pemeriksaan;
BAB XIII Pemanfaatan;
BAB XIV Insentif Pemungutan;
BAB XV Penyidikan;
BAB XVI Ketentuan pidana;
BAB XVII Ketentuan Penutup;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (2.75 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.