Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Dasar hukum Qanun ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003;
UU Nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 25 Tahun 2004;
UU Nomor 33 Tahun 2004;
UU Nomor 11 Tahun 2006;
UU Nomor 7 Tahun 2007;
UU Nomor 28 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
PP Nomor 55 Tahun 2005;
PP Nomor 3 Tahun 2007;
PP Nomor 5 Tahun 2009;
PP Nomor 19 tahun 2010;
PP Nomor 71 Tahun 2010;
PP Nomor 12 Tahun 2017;
PP Nomor 18 Tahun 2017;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Perpres Nomor 104 Tahun 2021;
Permendagri Nomor 52 Tahun 2012;
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 36 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 9 Tahun 2021;
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021;
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008;
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020.