Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 07 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 07 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Peraturan ini dibentuk untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai air limbah domestik;
2. bahwa air limbah domestik yang tidak beraturan pada media lingkungan hidup semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik;
3. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, oleh karenanya perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 07 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.6 Tahun 2003
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2009
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2011
5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020
7. Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018
9. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarkat
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
12. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323)
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14. 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya
15. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2018.

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan SPALD Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Hak dan Kewajiban Kelembagaan Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama, Pendanaan, Retribusi, Perizinan Pembinaan dan Pengawasan Intensif dan Disinsentif, Larangan Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (9.14 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.