Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa lingkungan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara yang salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi;
bahwa masih adanya perilaku masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang belum mengikuti pola hidup sehat serta perkembangan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan instrumen kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah;
bahwa Kabupaten Ponorogo belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik sedangkan pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 ini adalah:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/ MENLHK/ SETJEN/ KUM .1 / 7/ 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

KETENTUAN UMUM;
ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK;
RUANG LINGKUP;
TUGAS DAN WEWENANG;
HAK DAN KEWAJIBAN;
LEMBAGA PENGELOLA;
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK;
PENYELENGGARAAN SPALD;
INSENTIF DAN DISINSENTIF;
PEMBIAYAAN;
PERIZINAN;
LARANGAN;
KERJASAMA DAN KEMITRAAN;
PERAN SERTA MASYARAKAT;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
SANKSI ADMINISTRATIF;
PENYIDIKAN;
KETENTUAN PIDANA;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP;