Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psiktropika dan bahan adiktif terus meningkat dimana Kabupaten Poso merupakan wilayah strategis karena berada pada pertengahan lintas Sulawesi sekaligus merupakan daerah tujuan wisata sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktibahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika perlu mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2016 ini adalah:

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang No.29 Tahun 1959
Undang-Undang No.8 Tahun 1981
Undang-Undang No.5 Tahun 1997
Undang-Undang No.7 Tahun 1997
Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Undang-Undang No.36 Tahun 2009
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan No.80 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Daerah ini duatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, pencegahan, penanggulangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, rehabilitasi, pendanaan, sanksi, dan penyidikan.