Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/MK.07/2010
Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II OBJEK PAJAK;
BAB III SUBJEK PAJAK;
BAB IV TARIF PAJAK;
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK;
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG;
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUNAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK;
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;
BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;
BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN;
BAB XI KEBERATAN DAN BANDING;
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIII PEMERIKSAAN;
BAB XIV INTENSIF PEMUNGUTAN;
BAB XV PENYIDIKAN;
BAB XVI KETENTUAN PIDANA;
AB XVII KETENTUAN PENUTUP