Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab sesuai kewenangan otonomi yang dimiliki daerah, maka Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya bertanggungjawab menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bawahannya, guna peningkatan mutu pelayanan pemerintahan, mendorong peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang dan sektor kehidupannya;
bahwa sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada daerah bawahannya, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung yang dilakukan secara langsung dan transparan;
bahwa proses penetapan dan pemilihan Kepala Kampung sesuai amanat Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta han Daerah, tata caranya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2010 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Pemilihan Kepala Kampung;
Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
Pengawasan Pemilihan;
Biaya Pemilihan Kepala Kampung;
Pemberhentian Kepala Kampung;
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Kampung;
Larangan Kepala Kampung;
Pembinaan Kepala Kampung;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Lain;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.