Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan;
bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
bahwa pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya dan ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
Keppres Nomor 32 Tahun 1990
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2002
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2002
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.38/MEN/2004
dan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Asas dan Tujuan;
Rencana Strategis;
Pemanfaatan;
Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang;
Peran Serta Masyarakat;
Pusat Informasi dan Dokumentasi;
Kerjasama Daerah;
Pengawasan dan Pengendalian;
Larangan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan;
Pembiayaan;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.