Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Warung Internet

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Pengendalian/Pengawasan dan Pembinaan Usaha Warung Internet di Kabupaten Rokan Hilir, perlu mengatur ketentuan penyelenggaraan usaha warung internet dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berwenang menjalankan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang—
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
. Undang—
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograﬁ
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Dalam peraturan ini berisi tentang Pengendalian/Pengawasan dan Pembinaan Usaha Warung Internet di Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat menata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.