Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup, izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.

Dalam peraturan ini berisi tentang izin gangguan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup, izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (378.44 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.