Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada PT. Bank Riau Kepri

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten rokan Hilir yang telah dilakukan kepada PT. Bank Riau Kepri, sesuai dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka perlu membentuk Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berlgenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman PengeIoIaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan ini berisi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.