Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa, telah terjadi perubahan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau sebutan lainnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengamanahkan, pemilihan Kepala Desa atau sebutan Iainnya dilaksanakan secara serentak satu kaIi atau bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu masa jabatannya.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam peraturan ini berisi tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka perIu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.