Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Proyek

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi izin trayek diberlakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, obyek, subyek dan golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan penagihan. Diatur juga tentang sanksi administratif;
masa retribusi dan saat retribusi terutang;
keberatan;
pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pembetulan, kadaluasra penagihan, pengawasan, penyidikan serta ketentuan pidana.