Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga perlu dibuat peraturan untuk pengelolaan Pajak Restoran.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010 ini adalah:

Dasar Hukum: UUD 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Perda Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009

Perda ini mengatur tentang Pajak Restoran meliputi Ketentuan Umum;
Nama, Obyek dan Subyek Pajak;
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
Wilayah Pemungutan;
Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
Penetapan;
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
Tata Cara Pemungutan;
Surat Tagihan Pajak;
Kekurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak;
Keberatan dan Banding;
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
Pengembalian Kelebihan Membayar Pajak;
Kadaluarsa Penagihan;
Pembukuan dan Pemeriksaan;
Insentif Pemungutan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana, dan
Ketentuan Penutup