Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang pemborongan pembangunan dan atau pengadaan Barang dan Jasa, perlu diberikan SUrat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) Kepada Kontraktor/Rekanan atau Pengadaan barang dan Jasa dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun;
  2. Untuk menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dirasa perlu dicabut Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
  4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Perda ini mengatur mengenai:
Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan, meliputi:
Tata Cara Perizinan;
Retribusi;
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Nomor
5 Tahun 2009
Tahun
2009
Tentang
Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan
Ditetapkan Tanggal
31 Maret 2009
Diundangkan Tanggal
31 Maret 2009
Berlaku Tanggal
31 Maret 2009
Sumber
LD.2009/NO.05

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 melalui link di bawah ini:

Download PDF (15.89 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

Recent Posts

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 334 Tahun 2024

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2024

Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 48 Tahun 2023

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 46 Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

3 minggu ago

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 45 Tahun 2023

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…

3 minggu ago

This website uses cookies.