Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Usaha Perkebunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Sekadau diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperluhkan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945,
Undang-Undang No.12 Tahun 1992,
Undang-Undang No.34 Tahun 2003,
Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
Undang-Undang No.39 Tahun 2014,
Permentan No:98/Permentan/OT.140/2/2013, Keputusan Menteri Pertanian No.3599/KPTS/DP.310/10/2009, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.105/Pkts/PI.400/2/208

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Perkebunan;
Penyediaan Tanah Usaha Perkebunan;
Pengelolaan Usaha Perkebunan;
Pemberdayaan Usaha Perkebunan;
Jenis dan Perizinan usaha Perkebunan;
Syarat dan Tata Cara Permohonan izin Usaha Perkebunan;
kemitraan;
Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi Administrasi;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.