Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa adat atau Negeri secara khusus berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Hukum adat yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang berstatus Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan norma hukum yang hidup, dilestarikan, dipertahankan dan terus berkembang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negeri. Kabupten Seram Bagian Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Negeri yang berkaitan dengan hak asal usul, hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang negeri yang mana sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.