Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu diproses administrasinya guna menentukan status pribadi dan status hukum penduduk. Berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (124.57 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.