Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pertambangan merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
2. sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ijin Penguasaan Pertambangan Umum dipandang perlu dicabut serta dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010,
13. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor 1 Tahun 2005,
14. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor 24 Tahun 2006,
15. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor 9 Tahun 2008.

1.ketentuan umum;
2.asas dan tujuan;
3.izin usaha pertambangan;
4.izin pertambangan rakyat;
5.penyelidikan dan penelitian;
6.pengembangan dan pemberdayaan masyarkat;
7.reklamasi dan pasca tambang;
8.penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan;
9.berakhirnya izin usaha pertambangan;
10.pembinaan,pengawasan dan perlindungan masyarakat ;
11.penyidikan;
12.sanksi administratif;
13.ketentuan pidana;
14.ketentuan peralihan;
15.ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (124.9 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.