Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Penetapan Kebijakan, Pembentukan Produk Hukum Maupun Tindakan Implementatif. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/2006
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 33 Tahun 2010
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RUANG LINGKUP SAMPAH;
BAB III ASAS DAN TUJUAN;
BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH;
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA;
BAB VI PERIZINAN;
BAB VII LARANGAN;
BAB VIII TPS, TPST, SPA,TPA DAN FASILITAS LAINNYA;
BAB IX PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH;
BAB X MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH;
BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI;
BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN;
BAB XIII DATA DAN INFORMASI;
BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF;
BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA;
BAB XX PENYIDIKAN;
BAB XXI KETENTUAN PIDANA;
BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (171.19 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.