Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja pada era liberalisasi, pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 ini adalah:

:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712)
PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895)

peraturan ini mengatur mengenai:
penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas. pengaturan meliputi antara lain:
ketetntuan umum, asas dan tujuan, pelayanan ketenagakerjaan, prinsip pelatihan kerja dan produktivitas, penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, kelembagaan pelatihan, sertifikasi, kerjasama, sistem informasi pelatihan kerja, pelayanan produktifitas, peran pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administrasi