Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-aids

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Menimbang : bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan perkembangan kasus HIV-AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV-AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara optimal;
bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah:

:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan TES HIV
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Tahun 2004 Seri E.)

peraturan ini mengatur mengenai:
pencegahan dan penangulangan HIV-AIDS. pengaturan meliputi antara lain:
ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, perwatan dan dukungan, tangguung jawab, larangan, pelatihan , penyuluhan, pendampingan dan pencegahan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pengawasan, sanksi