Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, maka retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan;
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
12. Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum;
II. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
III. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
IV. Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol;
V. Izin Gangguan;
VI. Retribusi Izin Trayek;
VII. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
VIII. Prinsip dan Sasarann dalam Penetapan Tarif;
IX. Peninjauan Tarif;
X. Pemungutan Retribusi;
XI. Keberatan;
XII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
XIII. Kadaluwarsa Penagihan;
XIV. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
XV. Pemanfaatan;
XVI. Pemeriksaan;
XVII. Insentif Pemungutan;
XVIII. Ketentuan Penyidikan;
XIX. Ketentuan Pidana;
XX. ketentuan Khusus;
XXI. Ketentuan Peralihan;
XXII. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download PDF (941.54 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.