Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum;
II. Maksud dan Tujuan;
III. Penyertaan Modal;
IV. Sumber Dana;
V. Hak dan Kewajiban;
VI. Bagi Hasil Keuntungan;
VII. Pertanggungjawaban;
VIII. Pembinaa dan Pengawasan;
IX. Penunjukan Pejabat Sebagai Wakil Pemerintah Daerah;
X. Ketentuan Penutup