Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa &# Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah&# dan Ketentuan Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa : &# Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan adat istiadat masyarakat desa&#, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat serta Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara. Hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se Kalimantan tanggal 2 sampai dengan 5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK;
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT;
BAB IV HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN;
BAB V MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT;
BAB VI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT;
BAB VII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT;
BAB VIII SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT;
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA;
BAB X JENIS SANKSI;
BAB XI BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK;
BAB XII MANTIR ADAT;
BAB XIII HAK-HAK ADAT;
BAB XIV HUKUM ADAT DAYAK;
BAB XV PENGHARGAAN;
BAB XVI PENDANAAN;
BAB XVII KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK;
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP