Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk menuju dan mencapai tata kelola pemerintahan (daerah) yang baik diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan;
Terkait dengan semangat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Ketentuan Umum;
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Azas Umum dan Struktur APBD;
Penyusunan Rancangan APBD;
Penetapan APBD;
Pelaksanaan APBD;
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
Penatausahaan Keuangan Daerah;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
Kekayaan dan Kewajiban;
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Penyelesaian Kerugian Daerah;
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.