Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM : 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Dengan diserahkannya Pelabuhan Laut Lokal Labuan Lalar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka penataan dan pengelolaan pelabuhan tersebut perlu diatur untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Ketentuan Umum;
Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
Wilayah Pemungutan;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan;
Keberatan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Kekurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi;
Kadaluarsa Penagihan;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Penutup.