Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Barang Milik Daerah sebagai kekayaan daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, dan efisien sehingga dapat didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dijabarkan lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2008.

Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi;
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
Pengadaan;
Penerimaan dan Penyaluran;
Penggunaan;
Penatausahaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan Pemeliharaan;
Penilaian;
Penghapusan;
Pemusnahan;
Pemindahtanganan;
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
Pembiayaan;
Sanksi;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (304.21 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.