Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tertib selain akan memberikan kepastian status hukum bagi penduduk juga berfungsi sebagai penunjang perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan yang tertib, terpadu dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Ketentuan Umum;
Hak dan Kewajiban Penduduk;
Penyelenggaraan Kewenangan;
Dinas Pelaksana;
Pendaftaran Penduduk;
Pencatatan Sipil;
Data dan Dokumen Kependudukan;
Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus;
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah Dalam Keadaan Luar Biasa;
Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan;
Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (233.05 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.