Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki karakter berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu melahirkan lulusan yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global;
b. bahwa tingginya antusias masyarakat terhadap pesantren perlu diakomodasi melalui kebijakan fasilitasi yang mampu mendukung perkembangan penyelenggaraan pesantren sehingga fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
c. bahwa dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dalam bentuk fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
d. bahwa dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dari Pemerintah Daerah memerlukan pengaturan sebagai landasan hukum sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
SALINAN e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.