Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Trayek dan Pengawasan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tin gkat II, maka Retribusi Ijin Trayek dan Pengawasan merupakan jenis Retribusi Daerah;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 18 Tahun 1994 tentang Ijin Trayek Angkutan Pedesaan dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Ijin Trayek dan Pengawasan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2001 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
9. pp Nomor 27 Tahun 1983
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986
14. Keppres Nomor 44 Tahun 1999
15. Kepmen Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993
16. Kepmendagri No 174 Tahun 1997
17. Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997
18. Kepmendagri Nomor 119 Tahun 1998
19. Kepmen Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999

Perda ini mengatur mengenai:
Retribusi Ijin Trayek dan Pengawasan, meliputi;
Nama, Obyek dan Subjek Retribusi;
Perizinan;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip dan Sasaran dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
Surat Pendaftaran;
Penetapan Retribusi;
Tata Cara Pemungutan;
Sanksi Administrasi;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan;
Keberatan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
Kadaluarsa Penagihan;
Ketentuan Pidana;
penyidikan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (60.08 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.