Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
2. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2001 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 228 Tahun 1926
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
16. Keppres RI Nomor 33 Tahun 1992
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
21. Kepmendagri Nomor 171 Tahun 1997
22. Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997
23. Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997
24. Kepmendagri Nomor 119 Tahun 1997
25. Insmendagri Nomor 32 Tahun 1994

Perda ini mengatur mengenai:
Retribusi Izin Gangguan, meliputi;
Nama, Obyek dan Subjek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Ketentuan Retribusi Izin Gangguan;
Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Cara Penghitungan Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
Surat Pendaftaran;
Penetapan Retribusi;
Tata Cara Pemungutan;
Sanksi Administrasi;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan;
Keberatan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
Kadaluarsa Penagihan;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (55.21 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.