Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 46 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Retribusi Hasil Hutan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 46 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah kabupaten, merupakan kewenangan kabupaten;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang berlaku;
3. bahwa pemberian izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikenakan Retribusi Perizinan tertentu.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 46 Tahun 2001 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

Perda ini mengatur mengenai:
Retribusi Hasil Hutan, meliputi;
Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Prinsip Penetapan Tarif dan Penggunaannya;
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Tata Cara Pemungutan;
Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana;
Penyidikan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (66.93 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.