Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan (Iph)

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang kehutanan perlu mengatur penyelengaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
bahwa untuk tertibnya penyelengaraan perizinan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Izin Pemanfaatan Hutan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2001 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan Nomor 312/kpts-II/ 1999
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08.1/Kpts-II/2000
Keputusan Menteri Kehuanan Nomor 09.1/Kpts-II/2000
Keputusan Menteri Kehutanan No
1/Kpts-II/2000
Keputusan Menteri kehutanan No
1/Kpts-II/2000
Peraturan Daerah Kab. Tanjabtim Nomor 14 Tahun 2001

Perda ini mengatur mengenai:
Izin pemanfaatan Hutan (IPH), meliputi;
Tata Cara Perberian Izin;
Pelaksanaan Izin;
Pungutan dan Tata Usaha Hasil Hutan;
Sanksi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Berakhirnya Izin.