Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian guna mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Perkembangan Kabupaten Tapin yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf o. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan bidang perparkiran di daerah yang komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
10. Permenhub Nomor 13 Tahun 2014
11. Permenhub Nomor 34 Tahun 2014
12. Permenhub Nomor 75 Tahun 2015
13. Kepmenhub Nomor KM66 Tahun 1993
14. Kepmenhub Nomor KM4 Tahun 1994
15. Kepmenhub Nomor 73 Tahun 1999
16. Kepdirjenhubdar Nomor 272/HK.I05/DRJD/96
17. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016
18. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 14 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang memuat:
Ketentuan Umum;
Penyelenggaraan Perparkiran;
Pembangunan dan Pengembangan Tempat Parkir;
Ganti Rugi Atas Kehilangan dan Asuransi Parkir;
Petugas Parkir;
Tata Tertib Parkir;
Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi Administratif;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (219.57 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.