Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka penyelenggaraaan Otonomi Daerah dan mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan maningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah kabupaten;
2. Dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten untuk menetapkan Retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dibidang Ketenagakerjaan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2003 ini adalah:

1. Undang-Undang No.54 Tahun 1999
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1951
4. Undang-Undang No.21 Tahun 1954
5. Undang-Undang No.3 Tahun 1958
6. Undang-Undang No.12 Tahun 1964
7. Undang-Undang No.1 Tahun 1967
8. Undang-Undang No.14 Tahun 1969
9. Undang-Undang No.1 Tahun 1970
10. Undang-Undang No.7 Tahun 1981
11. Undang-Undang No.8 Tahun 1981
12. Undang-Undang No.34 Tahun 2000
13. Undang-Undang No.5 Tahun 2000
14. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1971
15. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
16. Keputusan Presiden No.75 Tahun 1995
17. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999
18. Keputusan Presiden No.23 Tahun 1974
19. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
20. Peraturan Daerah No.30 Tahun 2001

Perda Ini Mengatur Mengenai Retribusi Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan;
Meliputi;
Objek dan Subjek Pelayanan Ketenagakerjaan;
Golongan Penerimaan;
Ketentuan Izin;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Masa Berlaku Ijin;
Tata Cara Pemungutan;
Kadaluwarsa;
Tata Cara Pembayaran;
Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi;
Ketentuan Pidana;
penyidikan;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (664.88 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.