Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dengan terbentuknya Kab. tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan Kemajuan Daerah pada masa Mendatang;
2. Untuk menjamin Perkembangan dan Kemajuan Daerah pada masa mandatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kab. Tebo;
3. Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalan Kab. Tebo Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
4. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kab. Tebo.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
16. Keppres Nomor 44 Tahun 1999
17. Keppres Nomor 33 Tahun 1992
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
22. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 1994
23. Kepmendagri Nomor 171 Tahun 1997
24. Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997
25. Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997
26. Kepmendagri Nomor 119 Tahun 1998
27. Kepmendagri Nomor 147 Tahun 1998
28. Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dna Besarnya Tarif;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Cara Perhitungan Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
Surat Pendaftaran;
Penetapan Retribusi;
Tata Cara Pemungutan;
Sanksi Administrasi;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan Retribusi;
Keberatan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi;
Kadaluarsa Penagihan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (818.58 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.