Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 1uhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah;
bahwa di Kabupaten Tebo saat ini banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang mendapat respon yang baik dari masyarakat kabupaten Tebo maupun masyarakat dari luar daerah sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Ten tang Pesantren, Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap Pesantren dalam melaksanakan fungsinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2023 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021;
Permenag Nomor 31 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.