Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
24. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
26. dan Perda Nomor 9 Tahun 2012.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Azas Umum Dan Struktur APBD;
Penyusunan Rancangan APBD;
Penetapan APBD;
Pelaksanaan APBD;
Perubahan APBD;
Pengelolaan Kas;
Penatausahaan Keuangan Daerah;
Akuntansi Keuangan Daerah;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaankeuangan Daerah;
Kerugian Daerah;
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Ketentuan Peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (469.45 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.