Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pada pengambilan bahan galian golongan C merupakan jenis pajak Kabupaten, yang merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;
2. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
16. Kepmendagri Nomor 170 Tahun 1997
17. dan Kepmendagri Nomor 173 Tahun 1997.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Nama, Obyek dan Subyek Pajak;
Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak;
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan Pajak;
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan Pajak;
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
Keberatan dan Banding;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
Kadaluwarsa;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (246 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.