Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005
Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/VIII/2008
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenHut-II/2009
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/261M.PE/1995
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453.K/29/MEM/2000
Peraturan menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009
Peraturan Menteri ESDM 17 tahun 2010
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2001
Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum;
II. Ruang Lingkup Pengelolaan, Kewenangan dan Penggolongan Bahan Tambang;
III. Perencanaan Wilayah Pertambangan;
IV. Pengusulan Wilayah Pertambangan dan Perubahan Wilayah Pertambangan;
V. Wilayah Usaha Pertambangan;
VI. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
VII. Data dan Informasi;
VIII. Pemberian dan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
IX. Izin Usaha Pertambangan;
X. Wilayah Pertambangan Rakyat;
XI. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
XII. Pendapatan Negara dan Daerah;
XIII. Dana Pengelolaan;
XIV. Pembinaan dan Pengawasan;
XV. Larangan;
XVI. Penyelesaian Sengketa;
XVII. Sanksi Administrasi