Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
2. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah akan meninjau kembali semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang kaitannya dengan Jasa Usaha dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan sistematika sebagai berikut;
I. ketentuan Umum;
II. Ruang Lingkup;
III. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Jasa Usaha;
IV. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;
V. Wilayah Pemungutan;
VI. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
VII. Stryktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
VIII. Ketentuan pembayaran, tempat Pembayaran;
Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
IX. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
X. Sanksi Administratif;
XI. Penagihan;
XII. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa;
XIII. Masa Retribusi;
XIV. Insentif Pemungutan;
XV. Peninjauan Tarif;
XVI. Ketentuan Penyidikan;
XVII. Ketentuan Pidana;
XVIII. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (176.01 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.