Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien perlu adanya penyedia jasa konstruksi;
2. bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2012 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008
11. Permen Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang pemberian IUJK;
Persyaratan dan tata cara pemberian IUJK;
Tanda daftar usaha orang perseorangan;
Jangka waktu dan wilayah operasi IUJK;
Hak dan kewajiban;
Laporan;
Pengawasan dan pemberdayaan;
Sanksi administratif;
Ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (364.27 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.