Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD dan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif melalui pengembangan produksi andalan diantaranya adalah pengolahan sawit dan produk ikutannya, perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005.

Dalam Qanun ini mengatur 11 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud dan Tujuan;
BAB III Penyertaan Modal;
BAB IV Keuntungan Penyertaan Modal;
BAB V Evaluasi;
BAB VI Pertanggungjawaban;
BAB VII Pengawasan;
BAB VIII Sanksi;
BAB IX Ketentuan Penutup.